• dpp.apjikta@gmail.com

PERS RELEASE MUNAS III APJI

Jakarta, 6 Maret 2019

SELAMAT ATAS TELAH TERPILIHNYA RAHAYU SETIOWATI, S.H.,
SEBAGAI KETUA UMUM APJI PERIODE 2019 – 2024

Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI) telah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) yang ke-3 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada 19 – 21 Februari 2019. Penyelenggaraan Munas dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban   dan pemilihan Ketua Umum periode 2014-2024, dipandu oleh pimpinan sidang yang terdiri dari Jimmy Senduk selaku ketua pimpinan sidang, Rosna Leily Siregar selaku sekretaris pimpinan sidang, dan Fahrur Rosidi selaku anggota pimpinan sidang berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pimpinan Sidang Munas III APJI tanggal 20 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Rahayu Setiowati selaku Ketua Umum APJI dan Minerva Taran selaku sekretaris APJI.

APJI yang merupakan organisasi perkumpulan para pengusaha jasa boga telah memiliki 24 DPD seluruh Indonesia dan pada acara Munas ini telah dihadiri oleh 23 DPD, sehingga untuk syarat syahnya penyelenggaraan Munas yang harus dihadiri 50+1 anggota DPD telah memenuhi syarat quorum, pada tahapan sidang pleno III terkait Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum APJI periode 2013 – 2018 telah dihadiri 23 DPD, sebanyak 19 DPD  telah menyetujui dan 4 DPD menolak Laporan Pertanggunagjawaban Ketua Umum DPP APJI  periode 2013-2018, ke 23 Dewan Pengurus Daerah (DPD) APJI yang hadir terdiri dari DPD ACEH, DPD SUMATRA UTARA, DPD RIAU, DPD SUMATRA BARAT, DPD JAMBI, DPD SUMATRA SELATAN, DPD LAMPUNG, DPD BANTEN, DPD DKI JAKARTA, DPD JAWA BARAT, DPD JAWA TENGAH, DPD DIY YOGYAKARTA, DPD JAWA TENGAH, DPD JAWA TIMUR, DPD BALI, DPD NUSA TENGGARA BARAT, DPD KALIMANTAN TIMUR, DPD KALIMANTAN UTARA, DPD KALIMANTAN SELATAN, DPD SULAWESI TENGAH, DPD SULAWESI BARAT, DPD SULAWESI SELATAN, dan DPD SULAWESI UTARA, pengesahan penerimaan laporan pertanggungjawaban LPJ Ketua Umum tersebut telah dikuatkan dalam Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP APJI tanggal 20 Februari 2019.

Kemudian pada tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 11.30 setelah ISHOMA beberapa DPD meminta dilakukan rotasi penugasan pembacaan materi dengan agenda Pemiihan Ketua Umum. Akhirnya disepakati forum, di awali oleh Sekretaris Sidang kemudian kepada anggota pimpinan sidang yang bernama Fahrur Rosidi menuntun sidang pleno ke IV, tanpa dengan maksud merubah struktur ketua pimpinan sidang, oleh karenanya penggantian tersebut tidak diberlakukan permanen dan tidak pula dibuatkan berita acara.

Bahwa selanjutnya sidang pleno ke IV berlanjut pada verifikasi dan pembahasan persyaratan calon ketua umum yang merujuk pada tata tertib dengan mengacu pada Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan pada persidangan tanggal 20 Februari 2019. Di dalam ketentuan Pasal 20 tata tertib yang mengacu ketentuan Pasal 13 huruf L Anggaran Rumah Tangga, ditambahkan persyaratan berupa adanya kesediaan membayar uang pendaftaran calon ketua umum, dan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), di mana berdasarkan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya tidak terdapat persyaratan tersebut.

Steering comitte (SC) sebagai penanggungjawab dalam memverifikasi segala dokumen persyaratan calon ketua umum telah menutup pendaftaran caketum pada 18 Februari 2019 dan persyaratan   berdasarkan pada Anggaran Rumah Tangga sebelumnya (yang telah disahkan pada 6 Desember 2013), yang mana telah menyatakan kedua calon ketua umum telah memenuhi syarat. Namun kemudian, tanpa dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (yang disahkan pada 6 Desember 2013), calon ketua  umum  atas  nama  Iden  telah  lebih  dulu  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian (SKCK). Padahal senyatanya dokumen tersebut tidak dipersyaratkan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.

Oleh karena kedua calon ketua umum mempunyai kekurangan pada syarat administrasi, kemudian  Fahrur  Rosidi  yang  menuntun  jalannya  persidangan  kembali  melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon ketua umum dengan mendasarkan tata tertib dan Anggaran Rumah Tangga yang baru disahkan pada tanggal 20 Februari 2019. Padahal telah dipahami secara hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru disahkan pada tanggal 20 Februari 2019 berlaku untuk penyelenggaraan organisasi ke depan, sehingga tidak berlaku surut. Kemudian Fahrur Rosidi yang menuntun jalannya persidangan memutuskan agar permasalahan persyaratan calon ketua umum harus dilakukan melalui mekanisme voting yang dilakukan oleh steering comitte, hal tersebut ditentang oleh sebagaian peserta karena voting seyogyanya hanya dapat dilakukan oleh peserta MUNAS yang memiliki hak suara yaitu para ketua DPD dan bukanlah Steering Commitee, dalil peserta Munas tersebut didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga  baik  yang  terdahulu  maupun  yang  telah  disahkan  pada  tanggal  20 Februari 2019, Steering Comitte tidak memiliki legal standing untuk mengambil keputusan di dalam sidang pleno, dan hanya DPDlah yang memiliki hak untuk membuat keputusan selaku pemilik hak suara. Disinilah letak pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Fahrur Rosidi selaku yang menuntun jalannya persidangan.

Meskipun  terang  dan  nyata  Fahrur  Rosidi  selaku  anggota  pimpinan  sidang  telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Fahrur Rosidi tetap menetapkan keputusan voting yang telah dilakukan oleh steering comitte. Di mana voting yang telah dilakukan oleh steering comitte menghasilkan: 1 orang steering comitte menyatakan abstain, sementara 4 orang steering comitte menyatakan calon ketua umum atas nama Iden Gobel memenuhi syarat sebagai calon ketua umum APJI periode 2019 –2024.

Menyikapi hal tersebut, 13 DPD yang mendukung Rahayu Setiowati, S.H., tidak menerima keputusan tersebut, karena terang dan nyata telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga menyebabkan keputusan yang demikian batal demi hukum. Persyaratan administrasi berupa menyerahkan SKCK jelas tidak mungkin bagi calon  Rahayu  Setiowati,  S.H.,  selaku  calon  ketua  umum  yang  harus  memenuhi persyaratan tersebut dalam waktu 1 hari (pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terbaru disahkan pada tanggal 20 Februari 2019, hal tersebut dirasa tidak fair serta sengaja dilakukan untuk menjatuhkan serta menggugurkan salah satu calon Ketua Umum yaitu Ibu Rahayu Setiowati,SH yang dari awal memang belum menyiapkan SKCK karena persyaratan tersebut tidak dipersyaratkan dalam AD/ART sementara pemilihan calon ketua umum dilakukan pada tanggal 21 Februari 2019.

Dalam waktu proses verifikasi telah terjadi situasi dimana salah satu peserta sidang yaitu Ketua DPD Sulawesi Selatan Bpk Lukman pingsan di ruang sidang,   sehinga Pimpinan Sidang menskors sidang sekaligus makan siang,  sebelum kembalinya Pimpinan Sidang, anggota pimpinan sidang melanjutkan sidang tanpa pencabutan masa skors oleh pimpinan sidang, karena Pimpinan sidang belum kembali ke ruang sidang.   Anggota sidang terus menuntun sidang tanpa pimpinan sidang hingga steering commitee (SC) memutuskan hanya satu caketum yang memenuhi syarat yaitu Iden. Pimpinan Sidang kembali ke ruang sidang melihat situasi   telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Jimmy Senduk selaku ketua pimpinan sidang dan Rosna Leily Siregar selaku  sekretaris  pimpinan  sidang,  memutuskan  melanjutkan  sidang  pleno  di  bawah kendali Jimmy Senduk selaku ketua pimpinan sidang dan Rosna Leily Siregar selaku sekretaris pimpinan sidang di ruang yang berbeda tetapi masih di hotel Bidakara, atas arahan Ketua OC Tashya Megananda dikarenakan Ruang Sidang di Ruang Birawa sudah habis waktu masa pemakaian yaitu pukul 15.00.  Dihadiri pula anggota SC bapak Rudy Harsono.

DI ruangan berbeda, yaitu Ruang Lotus Hotel Bidakara, Pimpinan Sidang melanjutkan sidang, mencabut  skors  dan kemudian berdasarkan sidang pleno yang dipimpin oleh Jimmy Senduk selaku ketua pimpinan sidang dan Rosna Leily Siregar selaku sekretaris pimpinan sidang, telah dilakukan sidang pemilihan calon ketua umum APJI periode 2019 – 2024, di mana 13 DPD APJI yang terdiri dari DPD ACEH, DPD SUMATRA UTARA, DPD SUMATRA BARATA, DPD LAMPUNG, DPD BANTEN, DPD JAWA TIMUR, DPD BALI, DPD KALIMANTAN TIMUR, DPD KALIMANTAN UTARA, DPD SULAWESI SELATAN, DPD SULAWESI UTARA, DPD SULAWESI TENGAH, dan DPD SULAWESI TENGGARA secara aklamasi memilih kembali Rahayu Setiowati, S.H., sebagai ketua umum APJI yang akan menjabat pada periode 2019 – 2024.

Selanjutnya  pimpinan  disidang  dengan  mendasarkan  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1) Anggaran Dasar yang disahkan pada yang telah disahkan pada 6 Desember 2013 yang mengatur:

keputusan Munas dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen)

ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Munas yang berasal dari utusan DPD”

Kemudian memperhatikan jumlah peserta Munas yang hadir berjumlah 23 DPD, dengan adanya dukungan dari 13 DPD kepada Rahayu Setiowati, S.H., yang artinya telah memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar, sehingga menyatakan Rahayu Setiowati, S.H., sah terpilih kembali sebagai Ketua Umum APJI periode 2019 – 2024, yang mana hasil pemilihan ketua umum tersebut telah dibuat dan disahkan berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua Umum APJI tanggal 21 Februari 2019

Terpilihnya kembali Rahayu Setiowati, S.H., sebagai ketua umum APJI secara aklamasi menunjukkan kepemimpinan yang telah dilakukan Rahayu Setiowati, S.H., sebelumnya telah dirasakan manfaatnya bagi seluruh anggota. Hal ini tampak dari telah terbentuknya DPD APJI yang saat ini berjumlah di 24 Provinsi di Indonesia yang sebelumnya berjumlah 11 DPD, selain itu APJI turut berkontribusi di dalam event-event yang mempromosikan kekayaan kuliner otentik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri bahkan beberapa kali telah mengirimkan pengurus dan anggota APJI pada pelatihan bertaraf internasional yang dikirim ke negara asia dan eropa.

Setelah pemilihan tersebut, Rahayu Setiowati, S.H., telah membentuk dewan formatur yang diisi oleh Jimmy Senduk dan Rosna Leily Siregar, untuk kemudian dewan formatur tersebut bertugas membentuk struktur kepengurusan APJI periode 2019 – 2024. Di dalam pidatonya  Rahayu  Setiowati,  S.H.,  mengatakan  akan  memfokuskan  kegiatan  APJI  ke depan  dengan  membuka  DPD  APJI  diseluruh  wilayah  Indonesia,  dan  penguatan organisasi sebagai upaya untuk terus berkontribusi dalam penguatan ekonomi Indonesia.

Selamat kepada Rahayu Setiowati, S.H., yang telah terpilih kembali sebagai Ketua Umum APJI  periode  2019  –  2024.  Semoga  dalam  masa  kepemimpinan  tersebut  Rahayu Setiowati, S.H., mampu mengemban amanah para anggota APJI, serta menjadikan APJI sebagai inkubator bisnis jasaboga bagi investor-investor dan pelaku usaha jasaboga di seluruh Indonesia, dan utamanya turut berkontribusi dalam membantu penguatan ekonomi Indonesia pada sektor ekonomi kreatif dalam bidang industri kuliner

 Organizing Commitee Munas III APJI.

Start writing here...